Profil BKPP Polman :

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada masa reformasi telah mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Untuk mengoptimalkan manajemen kepegawaian daerah dan sebagai pelaksanaan dari pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah.  Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa segera merespon kebijakan tersebut dengan membentuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ini sebenarnya berasal dari Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah, meskipun pada saat lembaga ini dibentuk Bagian Kepegawaian tetap ada dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000.  Pada masa awal pembentukannya, agar pelayanan kepegawaian tidak mengalami kendala,  maka di antara kedua lembaga pengelola kepegawaian ini dilakukan pembagian wilayah kerja. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor sedangkan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mengelola kepegawaian Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Kondisi ini berlangsung selama 3 tahun yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Namun pada tahun 2004, seluruh pelayanan kepegawaian daerah telah ditangani oleh Badan kepegawaian dan Diklat Daerah

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, maka diterbitkan pula ketentuan-ketentuan baru di daerah yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah mengalami beberapa kali perubahan ketentuan perundangan yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang merupakan  pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam bab kedua pasal 4 poin e, tentang Jenis dan Tipologi Daerah perda ini, nomenklatur berubah menjadi BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN dan bertipe B.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 56 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari :

  1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan
  2. Sub BIdang Data dan Informasi Manajemen Kepegawaian, dan
  3. SUb BIdang Pembinaan Disiplin dan Kinerja

d. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Mutasi
  2. Sub Bidang Kepangkatan

e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

  1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan, dan
  2. Sub Bidang Pengembangan Aparatur.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan disingkat dengan BKPP pada awalnya bernama Badan Kepegawaian dan Diklat disingkat dengan BKDD yang pada awalnya dipimpin oleh:

  1. Kepala BKDD Tahun 2001 s/d 2005 Drs. H. Muh. Hatta A. Tjinta, M.M.
  2. Kepala BKDD Tahun 2005 s/d 2007 Drs.H. M. Natsir Rahmat
  3. Kepala BKDD Tahun 2007 s/d 2008 H. Ansar Hasanuddin, SE, M.M
  4. Kepala BKDD Tahun 2008 Drs Aminuddin
  5. Kepala BKDD Tahun 2008 s/d 2010 H. Sundjalil Yahya
  6. Kepala BKDD Tahun 2010 s/d 2012 Ir. H. Andi Ismail, AM, MP
  7. Kepala BKDD Tahun 2012 s/d 2014 Drs. Burhanuddin, M.M.
  8. Kepala BKDD 2014 s/d 2017 Drs. H. Arifuddin, M.Pd  dan pada tahun ini nomenklatur BKDD berganti nama menjadi BKPP
  9. Plt. Kepala BKPP Ir. Budiutomo Abdullah, M.M (2017 s/d 2018)
  10. Plt Kepala BKPP Drs. H. Darwin Badaruddin, M. Pd (2018)
  11. Kepala BKPP 2018 sampai sekarang Andi Parial Patajangi, SH, M. Si